(Opini) Berapa Banyak Nyawa yang Harus Melayang Sebelum Negara Benar-Benar Peduli?

Ada sesuatu yang menyedihkan dari sebuah negeri ketika rakyatnya harus berjuang menghirup udara yang layak, sementara mereka yang memegang kekuasaan terus dituntut membuktikan bahwa keselamatan manusia benar-benar menjadi prioritas.

Di Kalimantan, kabut asap bukan sekadar persoalan lingkungan atau berita buruk yang lewat di layar ponsel. Ini adalah ancaman terhadap kehidupan. Di balik udara yang tercemar, ada anak-anak yang rentan jatuh sakit, orang tua yang mengkhawatirkan kesehatan keluarganya, pekerja yang harus tetap mencari nafkah, dan rumah tangga yang hidup dalam ketidakpastian namun kenapa MBG harus tetap berjalan?

Di balik angka, ada manusia yang sedang berjuang

Menurut data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan pada 9 September 2026, karhutla di tujuh provinsi di Kalimantan dan Sumatra telah berdampak pada sekitar 12,5 juta penduduk. Pada saat itu, tercatat 324 orang mengalami luka berat, 23 orang luka ringan, dan empat orang meninggal dunia berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya mencatat 10.240 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selama periode Juni hingga awal Oktober 2026, ketika wilayah tersebut menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Sekarang, mari kita berhenti sejenak dari angka-angka tersebut.

Bayangkan jika salah satu dari jutaan orang terdampak itu adalah ibu kita, ayah kita, adik kita, pasangan kita, atau anak kita sendiri.

Bayangkan melihat orang yang paling kita cintai kesulitan bernapas. Bayangkan harus membawa mereka mencari pertolongan medis, diliputi kecemasan karena tidak tahu kapan udara akan kembali aman. Bayangkan jika orang yang biasanya menyambut kita di rumah tiba-tiba terbaring sakit, sementara kita hanya bisa berharap keadaan segera membaik.

Lalu bayangkan jika bencana itu merenggut lebih dari sekadar kesehatan.

Bagaimana hancurnya hati seseorang ketika rumah yang dibangun dengan susah payah habis terbakar? Bagaimana seseorang harus memulai kembali hidupnya ketika kebun, sumber penghasilan, dan harta benda yang dikumpulkan selama bertahun-tahun hilang dalam sekejap? Bagaimana seorang anak memahami kehilangan ketika tempat yang selama ini memberinya rasa aman tak lagi bisa disebut rumah?

Dan bagaimana jika kehilangan itu adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa kembali, berapa pun uang yang kita miliki?

Bagi mereka yang kehilangan orang tercinta, tidak ada reshuffle kabinet yang dapat mengembalikan nyawa. Tidak ada pidato yang dapat menghapus duka. Tidak ada angka pertumbuhan ekonomi yang dapat menggantikan seseorang yang telah pergi.

Bapak Presiden RI melakukan perombakan kabinet pada 1 Oktober 2026. Pada 15 Oktober, ia juga menunjuk kepala baru Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di tengah memburuknya kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah memang telah memerintahkan penambahan sumber daya untuk menangani kebakaran. Namun, rangkaian peristiwa ini tetap menyisakan pertanyaan tentang prioritas, kecepatan, dan efektivitas penanganan krisis.

Pergantian pejabat memang merupakan kewenangan presiden. Penataan kabinet juga dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki pemerintahan. Namun, pertanyaannya sederhana: apakah perubahan di kursi kekuasaan benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan rakyat?

Sebab, ketika masyarakat menghadapi udara berbahaya, yang kita butuhkan bukan hanya pejabat baru, melainkan tindakan nyata sekali lagi TINDAKAN NYATA. Mereka membutuhkan pencegahan kebakaran yang efektif, pemadaman yang cepat, akses kesehatan, perlindungan bagi kelompok rentan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta pemulihan lingkungan yang tidak berhenti ketika perhatian publik mereda.

Kegagalan pemerintah tidak selalu berarti tidak ada tindakan sama sekali. Kegagalan juga dapat terlihat ketika tindakan yang dilakukan belum cukup untuk melindungi masyarakat dari penderitaan yang terus berulang.

Mari tingkatkan kepedulian terhadap sesama manusia

Di tengah semua ini, persoalannya bukan hanya pemerintah. Persoalannya juga tentang bagaimana kita sebagai masyarakat memandang penderitaan orang lain.

Betapa mudahnya kita menggulir layar ponsel, membaca berita tentang kabut asap, merasa prihatin selama beberapa detik, lalu kembali menjalani hari seolah tidak ada sesuatu yang sedang terjadi.

Padahal, di tempat lain, seseorang mungkin sedang mengantar orang tuanya berobat. Seorang anak mungkin harus belajar dalam kondisi yang tidak nyaman. Sebuah keluarga mungkin sedang menghitung sisa uangnya untuk bertahan hidup. Ada orang-orang yang tidak memiliki pilihan untuk menjauh dari udara tercemar karena pekerjaan dan sumber penghidupan mereka berada di sana.

Mari kita bayangkan jika posisi itu terbalik. Jika keluarga kitalah yang sakit. Jika rumah kitalah yang terbakar. Jika orang yang kita cintai yang menjadi korban.

Bukankah kita akan berharap ada orang lain yang peduli? Bukankah kita ingin suara kita didengar, penderitaan kita diakui, dan pihak yang bertanggung jawab diminta memberikan penjelasan?

Mari terus berisik sebagai warga negara Indonesia. Mari tingkatkan kepedulian terhadap sesama manusia. Jangan menunggu keluarga kita sendiri kehilangan kesehatan, rumah, harta benda, atau nyawa untuk menyadari bahwa krisis ini adalah persoalan kita bersama.

Mari terus berisik. Bukan karena kita membenci Indonesia, tetapi karena kita masih percaya bahwa negeri ini layak diperjuangkan—dan bahwa setiap manusia yang hidup di dalamnya layak dilindungi.

Penulis: Fadhil Ikhsan N.R

(Nalar Social)